Jelang Pemilu, Kaum Buruh Diimbau Tak Terlibat Politik Praktis

Jelang Pemilu, Kaum Buruh Diimbau Tak Terlibat Politik Praktis

JAKARTA – Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) mewaspadai adanya upaya menunggangi perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 13 April mendatang. Secara tegas SPPSI menolak anggotanya dilibatkan dalam politik praktis.

Demikian ditegaskan Ketua SPPSI, Muhammad Syafirin. Dirinya pun khawatir anggotanya terseret dalam kegiatan politik praktis, yakni terlibat langsung dalam aktivitas dukung mendukung Paslon Capres, karena hal itu akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan.

“Bayangkan bila dalam BUMN seperti Pertamina, terdapat kubu-kubu partai politik bisa fatal,” kata Syafirin di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Dijelaskannya, secara normative Direksi Pertamina sudah pernah mengeluarkan edaran agar pekerja perusahaan plat merah ini menjaga netralitas dan dilarang menggunakan sumber daya BUMN untuk keperluan kegiatan politik praktis.

Meski demikian dirinya memaklumi adanya tekanan yang dapat terjadi dari struktur yang lebih tinggi lagi. Direksi pun bisa tak berdaya menolak bila ada permintaan atasannya. “Kami harapkan ada kesadaran dari kayawan sendiri,” ujar Syafirin.

Selaku ketua umum SPPSI, dirinya secara tegas menolak setiap upaya dari pihak manapun untuk menyeret anggotanya kedalam kegiatan politik praktis. Menurutnya, seorang karyawan BUMN harus profesional dan wajib memberikan layanan kepada semua stakeholder tanpa melihat aliran politiknya.

“Kami pekerja BUMN harus profesional dan wajib memberikan layanan kepada semua stakeholder tanpa melihat aliran poltiknya. Itulah makna netralitas yang kami maksudkan,” tuturnya.

Baca Juga : AKAN HADAPI UNGGULAN PERTAMA, PRAVEEN/MELATI ENGGAN PIKIRKAN HASIL

“Di balik itu, sebagai serikat pekerja yang berfungsi pengawal Good Corporate Governance di PT Pertamina, kami memantau sepak terjang pejabat BUMN, ini terkait dengan kegiatan politik praktis terutama dalam perhelatan Pilpres kali ini,” lanjut Syafirin.

Ia pun menegaskan, bila terbukti adanya upaya pihak lain yang ingin memanfaatkan aset BUMN demi kepentingan paslon atau kubu tertentu, maka dirinya tidak akan segan-segan melaporkan ke instansi terkait.